Page 121 - PT Kilang Pertamina Balikpapan
P. 121

116






            b.  Permen EsDm  No.  15  tahun 2016  tentang Pemberian   b.  minister of Energy and  mineral  resources  regulation  No.
               Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam terkait infrastruktur   15  of 2016  concerning Provision of Quick  3  (three) Hour
               di sektor Energi Dan sumber Daya mineral              Licensing services related to infrastructure in the Energy
                                                                     and mineral resources sector.

             regulasi  yang berlaku  efektif pada 13  april  2022 ini tidak      These regulations effective on April 13 2022 have no significant
            berdampak signifikan terhadap perusahaan.             impact on the company.
          3.  Peraturan  Gubernur  (PERGUB)  Provinsi  Kalimantan  Timur   3.  Governor  Regulation  (PERGUB)  of  East  Kalimantan  Province
            Nomor 31  tahun  2022  tentang Perubahan  atas  Peraturan   Number  31  of  2022  concerning  Amendments  to  Governor
            Gubernur  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan   regulation  Number  8 of 2021 concerning  implementation  of
            Pelayanan terpadu satu Pintu.                         one stop integrated services.

             Peraturan  ini ditetapkan dan berlaku  efektif pada 5  oktober      this regulation was stipulated and became effective on october
            2022.  Peraturan  ini  tidak  berdampak  signifikan  terhadap   5,  2022.  This  regulation  has  no  significant  impact  on  the
            perusahaan.                                           company.
          4.  Peraturan  Bank  indonesia  Nomor  24/18/PBi/2022  tentang   4.   Bank indonesia regulation Number 24/18/PBi/2022 concerning
            Perubahan kedua atas Peraturan Bank indonesia Nomor 21/14/  the second amendment to Bank indonesia regulation Number
            PBi/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran   21/14/PBi/2019  concerning  Export  Proceeds  and  import
            impor.                                                Payments.
             Peraturan ini ditetapkan pada 20 Desember 2022 dan berlaku      this regulation was enacted on 20 December 2022 and became
            efektif  pada  30  November 2022.  regulasi ini  mengubah   effective on 30 November 2022. this regulation amended Bank
            Peraturan  Bank  indonesia  Nomor 21/14/PBi/2019  tentang   indonesia  regulation Number 21/14/PBi/2019  concerning
            Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran impor (DHE dan   Export Proceeds and import Payments (DHE and DPi). For Pt
            DPi). Bagi Pt kPB peraturan ini berdampak adanya kewajiban   kPB this regulation has an impact on the obligation to report
            pelaporan  DPi  (Devisa  Pembayaran  import) kepada Bank   DPi (import Payment Foreign Exchange) to Bank indonesia, if it
            indonesia, apabila belum memenuhi kewajiban pelaporan maka   has not fulfilled the reporting obligation then it will be subject to
            dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan impor     suspension of import services
          5.  Peraturan menteri keuangan (Pmk) Nomor 26/Pmk.010/2022   5.  regulation  of the  minister of Finance  (Pmk)  Number  26/
            tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan   PMK.010/2022 concerning Stipulation of a Goods Classification
            tarif Bea masuk atas Barang impor mulai 1 april 2022.  system and  imposition of  import Duty  tariffs on  imported
                                                                  Goods starting April 1, 2022.
             Peraturan ini yang ditetapkan pada 24 maret 2022 dan berlaku      this regulation,  which  was  enacted  on  march  24, 2022 and
            efektif  pada 1  april 2022  ini mencabut  Pmk  Nomor 13/  became  effective on  april 1, 2022, revokes the Pmk  Number
            Pmk.010/2022.  adanya  perubahan  Hs  Code  yang berakibat   13/Pmk.010/2022. there was a change in the Hs Code which
            importasi  yang sebelumnya menggunakan  Non-Post Border   resulted  in  imports  that  previously used Non-Post  Border
            (90261030) berubah menjadi Larangan dan/atau Pembatasan   (90261030) changed to Prohibition and/or restrictions (Lartas)
            (Lartas)  Post  Border (90261090).  atas  perubahan  tersebut,   Post  Border (90261090).  For these  changes,  it  is  necessary
            diperlukan  adanya  perijinan  yang  perlu  diproses sebelum   to have a permit that needs to be processed before importing
            importasi  barang.  apabila Perijinan tidak  diproses sebelum   goods. if the permit is not processed prior to importation, it is
            importasi maka dianggap melanggar Permendag No. 51 tahun   deemed to have violated Permendag No. 51 of 2020 (article 3)
            2020 (Pasal 3) dan sanksinya adalah pemusnahan (Pasal 17).  and the sanction is annihilation (article 17)
          6.  Peraturan Presiden No.  32  tahun 2022  tentang Neraca   6.   Presidential regulation No. 32 of 2022 concerning Commodity
            komoditas.                                            Balance.

             Peraturan ini ditetapkan dan mulai berlaku pada 21  Februari      this regulation is stipulated and comes into effect on February
            2022.  regulasi  ini  untuk melaksanakan  ketentuan-ketentuan   21, 2022. this regulation is to implement the provisions in:
            dalam:                                                a.  Government Regulation (PP) Number 28 of 2021 concerning
            a.  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2021 tentang   implementation of the industrial sector.
               Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.              b.  Government Regulation (PP) Number 5 of 2021 concerning
            b.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor 5  tahun  2021 tentang   implementation of risk-Based Licensing.
               Penyelenggaraan Perijinan Berbasis resiko.         c.  Issuance  of  import  approval  for  fishery  and  salt
            c.  Penerbitan  persetujuan impor komoditas  perikanan dan   commodities regulated in PP No. 27 of 2021 concerning the
               pergaraman yang diatur dalam PP  No. 27 tahun 2021    implementation  of the  maritime  and Engagement  sector;
               tentang  Penyelenggaraan Bidang  kelautan dan Perikatan;   and
               dan                                                d.  Guarantee  the  availability  of  raw  materials  and/or
            d.  menjamin  ketersediaan  bahan baku dan/atau bahan    supporting materials referred  to in PP  No. 28 of 2021
               penolong  yang dimaksud dalam  PP  No.  28  tahun 2021   concerning implementation of the industrial sector
               tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

             Peraturan ini  berdampak  pada  pengajuan  import  Permit besi      this regulation has an impact on the application for an import
            baja  yang sebelumnya  melalui  iNatraDE berubah  melalui   Permit for  steel which was  previously through  iNatraDE,
            ndonesia  National  single  Window  (iNsW).  adanya perubahan   changed through indonesia’s National single Window (iNsW).
            ini berakibat pada:                                   this change will result in:
            •   Adanya tambahan prosedur pelaporan di Sistem Informasi   •   There  are  additional  reporting  procedures  in  the  National
               industri Nasional (siiNas).                           industrial information system (siiNas).
            •   Tidak seluruh HS Code dapat diajukan Pengecualian Permit   •   Not  all  HS  Code  can  be  submitted  for  Exception  Permit
               (master List).                                        (master List).


         PT Kilang Pertamina Balikpapan                                    Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Annual Report
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126