Page 120 - PT Kilang Pertamina Balikpapan
P. 120

115






         perubahan         peraturan        perundang-         amendments to Laws and regulations against
         undangan  terhadap  perusahaan  pada                  Companies in the Last fiscal year
         tahun Buku terakhir


         untuk periode yang dimulai pada waktu atau setelah 1 Januari 2022,   For the period starting on or after January 1, 2022, there are 6 (six)
         terdapat  6  (enam) perubahan  perundang-undangan  dan regulasi   changes in laws and regulations related to the Company:
         yang terkait dengan Perusahaan:

         1.  undang-undang  republik  indonesia  Nomor 7  tahun 2021   1.  Law of the republic of indonesia Number 7 of 2021 concerning
            tentang  tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan disahkan   the Harmonization of Tax Regulations was ratified October 29,
            29 oktober 2021.                                      2021.

            undang-undang yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022 ini      these laws effective from January 1, 2022 changes:
            mengubah:                                             a.  Law  no.  2  of  2020  concerning  Stipulation  of  Government
            a.  uu  No.  2  tahun 2020  tentang Penetapan  Peraturan   regulation  in Lieu of Law  Number  1 of 2020 concerning
               Pemerintah  Pengganti  undang-undang  Nomor 1  tahun   state Financial Policies  and Financial  system  stability
               2020  tentang  kebijakan  keuangan  Negara dan  stabilitas   for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
               sistem  keuangan  untuk Penanganan Pandemi  Corona    Pandemic  and/or  in the Context  of  Facing  threats  that
               Virus Disease 2019 (CoViD-19) dan/atau Dalam  rangka   Endanger National Economy and/or stability the Financial
               menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian     system Becomes Law.
               Nasional dan/atau  stabilitas  sistem  keuangan  menjadi   b.  Government  Regulation  in  Lieu  of  Law  (PERPU)  No.  1  of
               undang-undang.                                        2020 concerning  state Financial Policies  and Financial
            b.  PErPu  No.  1  tahun 2020  tentang  kebijakan  keuangan   system  stability  for Handling the 2019  Corona Virus
               Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk Penanganan   Disease (CoViD-19) Pandemic  and/or in the Context  of
               Pandemi Corona Virus Disease 2019 (CoViD-19) dan/atau   Dealing with threats that Endanger the National Economy
               dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan     and/or Financial system stability.
               Perekonomian  Nasional dan/atau  stabilitas  sistem   c.  Law  No. 42  of 2009  concerning the  third  amendment  to
               keuangan.                                             Law  Number 8  of 1983  concerning  Value  added  tax  on
            c.  uu  No.  42  tahun 2009  tentang Perubahan  ketiga  atas   Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods.
               undang-undang  Nomor  8  tahun  1983 tentang  Pajak   d.  Law No. 16 of 2009 concerning the Stipulation of Government
               Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan   regulation in Lieu of Law Number 5 of 2008 concerning the
               atas Barang mewah.                                    Fourth amendment to Law Number 6 of 1983 concerning
            d.  uu  No.  16  tahun 2009  tentang Penetapan Peraturan   General Provisions and Tax Procedures to Become Law.
               Pemerintah  Pengganti  undang-undang  Nomor 5  tahun   e.  Law no. 36 of 2008 concerning the Fourth amendment to
               2008  tentang  Perubahan  keempat  atas  undang-undang   Law Number 7 of 1983 concerning income tax.
               Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata   f.  Law  No. 39 of 2007 concerning  amendments  to Law
               Cara Perpajakan menjadi undang-undang.                Number 11 of 1995 concerning Excise.
            e.  uu No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas   g.  Law No. 11 of 1995 concerning Excise.
               undang-undang  Nomor  7  tahun  1983 tentang  Pajak   h.  Law No. 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods
               Penghasilan.                                          and Services and Sales Tax on Luxury Goods.
            f.  uu  No.  39  tahun 2007  tentang  Perubahan  atas  undang-  i.   Law No. 7 of 1983 concerning income tax.
               undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.          j.  Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax
            g.  uu No. 11 tahun 1995 tentang Cukai.                  Procedures.
            h.  uu  No. 8  tahun 1983  tentang  Pajak  Pertambahan Nilai
               Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah.
            i.   uu No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
            j.  uu No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata
               Cara Perpajakan.
            undang-undang  ini  membawa  perubahan  bersifat kuantitatif      These  laws  bring  quantitative  changes  and  has  a  significant
            dan berdampak cukup signifikan terhadap Perusahaan. Salah   impact on the Company. one of them is related to changes in
            satunya  adalah  terkait  perubahan  tarif  progresif atas  pajak   progressive rates on personal and business entity income taxes
            penghasilan orang pribadi dan badan usaha dan tarif PPN atas   and Vat  rates  on  goods  and services stipulated in previous
            barang dan jasa yang diatur dalam peraturan terdahulu  regulations.
         2.  Pencabutan Peraturan menteri Energi dan sumber Daya mineral   2.  repeal of  regulation of the  minister of Energy and  mineral
            Nomor  15  tahun 2016 perihal  Pemberian  Layanan Cepat   resources Number 15 of 2016 concerning Provision of Quick
            Perizinan  3 (tiga) Jam  terkait  infrastruktur di  sektor  Energi   3 (three) Hour Licensing services regarding infrastructure in
            dan  sumber Daya  mineral; dan Peraturan  menteri Energi dan   the  Energy and  mineral  resources  sector;  and  regulation  of
            sumber Daya mineral Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan   the  minister  of  Energy  and  mineral  resources Number 13  of
            atas Peraturan menteri Energi dan sumber Daya mineral Nomor   2017 concerning amendment to regulation of the minister of
            15 tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3   Energy and mineral resources Number 15 of 2016 concerning
            (tiga) Jam  terkait  infrastruktur di  sektor  Energi dan  sumber   Provision of 3 (three) Hour Fast Licensing services regarding
            Daya mineral.                                         infrastructure in the Energy and mineral resources sector.

            regulasi ini ditetapkan pada 8 april 2022 dan mencabut:     this regulation was enacted on 8 april 2022 and repeals:
            a.  Permen  EsDm No. 13  tahun  2017 tentang  Perubahan   a.  minister of Energy and  mineral  resources  regulation  No.
               atas  Peraturan  menteri  Energi Dan  sumber  Daya  mineral   13 of 2017 concerning  amendments  to the  regulation  of
               Nomor 15 tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat   the minister of Energy and mineral resources Number 15
               Perizinan 3 (tiga) Jam terkait infrastruktur di sektor Energi   of 2016 concerning the Provision of Quick 3 (three) Hour
               Dan sumber Daya mineral.                              Licensing  services  regarding  infrastructure in the Energy
                                                                     and mineral resources sector.

         Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Annual Report                              PT Kilang Pertamina Balikpapan
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125